Connect with us

Kolom

Dinasti Politik : Melanggengkan Kekuasaan, Mematikan Demokrasi

dinasti politik

Sebut saja namanya Mimin. Masa lalunya bisa dibilang keras. Ia menapaki jalan terjal berliku. Mulai dari sekuriti, dosen hingga anggota dewan daerah.

Berkat kelihaiannya dalam melobby dan bergaul, Mimin kini dipercaya menjadi petinggi di partai tempatnya bernaung. Karir politiknya pun ikut menanjak. Kini ia berlaga untuk mendapatkan kursi di dewan nasional.

Mimin juga mempersiapkan anaknya untuk berkiprah di dunia politik, melalui partai yang sama. Perlahan, Mimin membentuk kerangka berdirinya sebuah Dinasti Politik. Mumpung ada kesempatan.

Kisah Mimin adalah contoh dari banyaknya praktek mendirikan Dinasti Politik. Yang pastinya demi nama baik dan kepentingan bisnis keluarga. Kekuasaan di republik ini seyogyanya memang dimiliki segelintir keluarga.

Politik kekerabatan atau Dinasti Politik itu sebagai gejala neopatrimonialistik (penyelenggaraan pemerintahan dibawah kontrol langsung pimpinan negara, Max Weber (1968: 341) ). Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi.

Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural.

Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural

Hal tersebut membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Dan orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Akhirnya, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas.

Sisi buruknya, penguasa cenderung untuk mempertukarkan sumber daya yang dimilikiseorang penguasa kepada teman-temannya. Kemudian, kebijakan seringkali lebih bersifat partikularistik daripada universalistik.

Dan yang paling sering terjadi, penguasa politik seringkali mengaburkan antara kepentingan umum dan kepentingan publik.

Sayangnya, rakyat cenderung memilih caleg dari Dinasti Politik tersebut. Karena mereka dibekali modal besar hingga wajahnya sering terlihat wara-wiri di media massa hingga tembok dan batang pohon.

Bagaimana dengan caleg yang kompeten, yang (sialnya) berasal dari rakyat biasa? Mereka harus berjuang lima kali lipat untuk mengalahkan hegemoni dinasti politik. Semoga beruntung bro!

loading...
loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement Dedicated Server Indonesia

Kontak Kami

Mau kirim tulisan? Mau usahanya diliput gratis? Dibaca ribuan orang per hari.

Silahkan kirim semuanya ke email BanyakCakapDotCom@gmail.com

Mau kaya raya?

Kerja lah cuyyy!!!!

Ayo Langganan Artikel, Gratis!

Silahkan tuliskan alamat email anda

Recent Posts

Advertisement

Title

More in Kolom

error: Content is protected !!